KPK periksa Bupati Bogor soal kasus lahan makam

komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, terkait angka suap di pengurusan izin lokasi pembangunan tempat pemakaman bukan umum (tpbu).

saya dipanggil sebagai saksi jumlah tertangkap tangannya ketua dprd, kata rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta dalam selasa sekitar pukul 10.30 wib.

saya pernah berkomunikasi alternatif melalui sms, namun tak tentang lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya melalui ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan menjadi tersangka selama persentasi itu.

rachmat yasin adalah pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare di desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.

Informasi Lainnya:

pada pemeriksaan selama kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menungkapkan proses pengajuan izin tpbu telah selesai.

proses pengajuan telah beres, dan mengajukan pt garindo perkasa, sudah banyak sk bupati, telah ada kajian lapangan serta teknis namun saat sk bupati keluar ternyata ada tangkap tangan dan menyerahkan uang, ujarnya.

tapi izin lokasi tidak menunjukkan kepemilikan, maka hanya wilayah saja yang kami tunjukan makanya tak menyangkut kepemilikan, ujarnya.

direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu tersebut sejak 2012. karyawan menyatakan belum sudah berhadapan atau berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.

kpk menjerat perkasa sentot susilo di 16 april 2013, saat menyerahkan biaya rp800 juta terhadap pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, dalam rest area sentul.

dalam kasus ini, kpk sudah menetapkan lima tersangka yaitu iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer di pemkab bogor, listo wely sabu, serta direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.